Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam dua dekade terakhir telah memicu revolusi dalam cara orang berbisnis, berkomunikasi, dan berinteraksi secara global. Dunia kini memasuki era ekonomi digital, di mana transaksi dan kegiatan ekonomi semakin banyak dilakukan secara online, dengan peran penting yang dimainkan oleh platform digital, aplikasi mobile, dan layanan berbasis internet. Fenomena ini membawa tantangan baru dalam sistem strategi perencanaan pajak global, karena semakin banyak bisnis yang beroperasi tanpa batas geografis, sering kali menghindari kewajiban pajak di negara tempat mereka memperoleh keuntungan. Untuk itu, penting bagi negara-negara di dunia untuk beradaptasi dengan perkembangan ini dan menciptakan kebijakan pajak digital yang efektif.
Artikel ini akan membahas tantangan yang dihadapi dalam penerapan pajak digital, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil di era ekonomi digital.
Tantangan Pajak di Era Ekonomi Digital
- Model Bisnis Digital yang Tidak Terbatas Wilayah
Salah satu tantangan terbesar dalam sistem pajak digital adalah sifat bisnis yang berbasis teknologi yang tidak terbatas oleh batasan geografis. Banyak perusahaan besar seperti Amazon, Google, Facebook, dan Netflix memperoleh pendapatan yang sangat besar dari negara-negara tertentu, namun sering kali tidak membayar pajak yang proporsional dengan keuntungan yang mereka hasilkan di negara tersebut. Perusahaan-perusahaan ini, sering kali berbasis di negara-negara dengan sistem pajak yang lebih menguntungkan (seperti negara-negara dengan tarif pajak korporasi rendah), sehingga mereka dapat memindahkan keuntungan mereka ke negara-negara tersebut dan menghindari kewajiban pajak di negara tempat mereka beroperasi. - Kesulitan Menentukan Lokasi Ekonomi
Dalam ekonomi digital, menentukan lokasi “aktivitas ekonomi” atau “sumber pendapatan” menjadi sangat rumit. Misalnya, dalam transaksi e-commerce, perusahaan tidak perlu memiliki kantor fisik atau karyawan di negara tempat mereka melayani pelanggan. Hal ini membuat sulit untuk menentukan negara mana yang berhak memungut pajak atas keuntungan yang dihasilkan. Dalam banyak kasus, pajak tradisional yang berfokus pada kehadiran fisik tidak dapat diterapkan pada perusahaan digital yang beroperasi sepenuhnya dalam ruang maya. - Perlunya Reformasi Sistem Pajak Internasional
Sistem perpajakan internasional yang ada saat ini, yang berdasarkan pada prinsip “kehadiran fisik”, tidak lagi relevan dengan cara bisnis dijalankan dalam ekonomi digital. Sebagai contoh, kesepakatan pajak internasional yang diatur oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dan G20 sering kali tidak dapat mengakomodasi perusahaan-perusahaan digital yang tidak memiliki basis fisik di negara tempat mereka memperoleh pendapatan. Sehingga, perlu ada reformasi besar untuk menyesuaikan aturan pajak internasional dengan dinamika ekonomi digital yang berkembang cepat. - Penghindaran Pajak dan Praktik Pengalihan Laba
Banyak perusahaan digital besar menggunakan struktur perusahaan multinasional untuk meminimalkan kewajiban Kursus Brevet Pajak Murah mereka. Mereka mengalihkan laba ke anak perusahaan yang terdaftar di negara-negara dengan tarif pajak rendah (seperti Luxembourg, Irlandia, atau Singapura), meskipun keuntungan sebenarnya berasal dari negara lain. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi negara-negara dengan pasar besar, namun tidak mendapatkan pembagian pajak yang adil dari keuntungan yang dihasilkan.
